Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto saat ini tengah menyusun kabinet yang akan mendampinginya dalam pemerintahan mendatang. Namun, muncul kabar bahwa Presiden Joko Widodo turut terlibat dalam proses pengisian kursi-kursi menteri tersebut. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa intervensi Jokowi bisa menjadi ancaman bagi pemerintahan Prabowo.
Jika keterlibatan Jokowi sebatas memberikan saran dan masukan, hal ini mungkin tidak akan menimbulkan masalah. Namun, apabila intervensi tersebut mencakup penentuan nama-nama menteri secara langsung, situasi ini dinilai bisa mengganggu jalannya pemerintahan baru di bawah Prabowo.
Sejumlah elite Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengungkapkan bahwa Jokowi diduga ingin memasukkan beberapa orang kepercayaannya ke dalam kabinet Prabowo, termasuk nama-nama seperti Pratikno, Bahlil Lahadalia, Listyo Sigit Prabowo, dan lainnya. Apabila hal ini benar, beberapa pihak menilai bahwa intervensi semacam ini dapat mengancam kemandirian Prabowo dalam memimpin negara.
Khafidlul Ulum, seorang Analis Komunikasi Politik sekaligus Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia, menyoroti beberapa alasan mengapa campur tangan Jokowi dalam penyusunan kabinet dianggap berbahaya. "Pertama, sistem pemerintahan Indonesia yang presidensial memberikan kewenangan penuh kepada presiden dalam membentuk kabinet dan memilih para menteri. Jika proses ini terganggu oleh intervensi eksternal, presiden terpilih tidak akan memiliki kebebasan penuh dalam menentukan orang-orang yang akan membantunya menjalankan pemerintahan," ungkap Khafidlul.
Ia juga menambahkan, intervensi Jokowi yang besar bisa memunculkan situasi "matahari kembar" dalam pemerintahan. "Dalam sistem presidensial, hanya boleh ada satu pusat kekuasaan, yaitu presiden. Jika ada dua figur kuat yang sama-sama memiliki pengaruh, hal ini bisa menimbulkan konflik dan menghambat kelancaran pemerintahan," tegasnya.
Selain itu, Khafidlul memperingatkan tentang potensi munculnya loyalitas ganda dari menteri-menteri yang dititipkan oleh Jokowi. "Mereka mungkin lebih loyal kepada Jokowi dibandingkan Prabowo, sehingga bisa mengurangi efektivitas pemerintahan."
Dengan terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, Khafidlul juga menilai bahwa kekuasaan Jokowi di Istana masih akan sangat kuat. "Jika Jokowi juga menempatkan orang-orang kepercayaannya di kabinet, Prabowo bisa saja dibayang-bayangi kekuasaan Jokowi. Ini akan membuat langkah Prabowo dalam menjalankan pemerintahannya tidak leluasa," kata Khafidlul.
Dengan demikian, Khafidlul menekankan pentingnya bagi Prabowo untuk mandiri dalam menyusun kabinetnya dan menolak segala bentuk intervensi. "Mandiri dalam membentuk kabinet akan menjadi kunci bagi Prabowo untuk menjalankan pemerintahannya dengan baik," tutupnya.
