Bengkulu - Pemerintah Indonesia dan Internasional Partner Group (IPG) meluncurkan kemitraan transisi energi yang adil di Indonesia Just Energy Transition Partnership (JETP) di sela-sela KTT G20 di Bali, pada tanggal 16 November 2022 yang lalu.
Selanjutnya secretariat JETP dimandatkan untuk menyusun rencana program dan kebijakan secara menyeluruh/ comprehensive investment plan and policy yang salah satu poinnya adalah mempercepat pemanfaatan energi terbarukan sehingga bauran energi terbarukan mencapai paling sedikit 34% dari total pembangkitan listrik pada tahun 2030.
Faktanya berdasarkan kajian secara mendalam yang dilaksanakan oleh Kanopi Hijau Indonesia, 4 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dibangun di Provinsi Bengkulu oleh pemerintah melalui proyek Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) ditemukan dalam keadaan terbengkalai.
PLTS di Desa Sumber Makmur Kabupaten Mukomuko yang dibangun tahu 2015, mulai beroperasi tahun 2016 lalu baterainya meledak dan mati total pada akhir tahun 2018.
PLTS Gajah Makmur yang juga di Kabupaten Mukomuko dibangun tahun 2016, pada akhir 2017 mati mendadak.
PLTS Banjarsari di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara dibangun tahun 2014, mulai beroperasi 2015, lalu mati total setelah disambar petir pada tahun 2018.
PLTS Kahyapu juga di Pulau Enggano Bengkulu Utara dibangun tahun 2015, mulai beroperasi pada tahun 2016 setelah berupaya secara mandiri guna memperbaiki kerusakan akhirnya pada akhir 2023 PLTS ini juga mengalami nasib yang sama, mati.
Secara keseluruhan matinya PLTS di 4 wilayah Ini disebabkan oleh tim pengelola pembangkit yang legalitasnya ditandatangani oleh Kepala Desa tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengelola pembangkit tersebut. Bukan tanpa upaya, tim pengelola berusaha untuk memperbaiki dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap alur listrik pada setiap komponen. Pasca itu mereka melaporkannya ke pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan pembangkit tersebut. Sayangnya pihak yang bertanggungjawab seperti fasilitator desa, perusahaan penyedia tidak memberikan penyelesaian atas matinya ke 4 PLTS tersebut.
Temuan-temuan di atas disampaikan Ketua Kanopi Hijau Indonesia Ali Akbar pada SeminarTata Kelola Pembangkit Listrik Energi Bersih bertemakan Kontribusi energi bersih berbasis komunitas dalam transisi energi di Indonesia pada Jumat 20 September 2024 dan dihadiri puluhan peserta.
Kenyataan tak beroperasi PLTS di Provinsi Bengkulu diakui narasumber seminar Febrian Syaferi selaku Inspektur Ketenagalistrikan Muda Dinas ESDM Provinsi Bengkulu.
‘’Semua atau 100 persen PLTS yang dibangun oleh Kementerian ESDM di Provinsi Bengkulu yakni di Kabupaten Bengkulu Utara, Mukomuko, Kepahiang, dan Kaur tidak bisa beroperasi karena rusak,’’ ungkap Febrian Syaferi.
Febrian menjelaskan kerusakan PLTS tersebut telah disampaikan ke Kementerian ESDM.
‘’Seharusnya memang ada pelatihan dalam pengelolaan pembangkit tapi sekarang kami baru menyasar ke mahasiswa dan SMK,’’ ujar Febrian.
Sementara itu, Siswandi selaku teknisi PLTS Desa Kahyapu Pulau Enggano Bengkulu Utara mengatakan telah beberapa kali mengumpulkan sumbangan untuk mendatangkan teknisi memperbaiki kerusakan pembangkit.
‘’Kami sempat diundang mengikuti pelatihan untuk para pengelola PLTS, tapi sampai di Kota Bengkulu kami hanya diajak mengobrol saja. Jadi kami tak punya ilmu pengetahuan yang cukup untuk mengelola PLTS,” katanya.
Sampai saat ini kata Siswandi PLTS Desa Kahyapu tersebut sudah rusak karena biaya perbaikan tidak sanggup ditanggung warga.